Kotamobaguonline.com, BOLMONG – Jika tidak ada aral melintang, besok Senin (31/07/2017), Solidaritas Rakyat Bolaang Mongondow (Bolmong) akan menggelar aksi damai.
Hal ini ditegaskan salah satu personil Solidaritas Rakyat Bolmong, Rahmat Ali Alagaus SH, Minggu (30/07/2017), siang tadi.
Menurutnya, gerakan aksi damai ini meminta kepada Penyidik Polda Sulawesi Utara (Sulut), untuk ditinjau kembali status penetapan tersangkah Bupati Bolmong Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow. “Aksi kami ini sudah menyurat ke Polres Bolmong dan sudah mendapat persetujuan,” ujar Rahmat.
Dikatakannya, gerakan aksi damai ini akan dilakukan di dua titik yakni Pertigaan jalan Kaiya Inobonto dan Jalur dua menuju kantor Bupati. “Kami akan mengerahkan masa simpatisan di dua titik, ada 10.000 masa simpatisan dari 15 kecamatan yang ada di bolmong dan saya jamin demo ini akan berjalan aman,” ungkapnya.
Lanjut ia, gerakan ini murni dari rakyat atas penetapan Tersangka (TSK) Polda Sulut kepada Bupati Bolmong. “Apa yang dilakukan oleh Bupati adalah sesuai dengan aturan yang ada. Harusnya Polda Sulut tidak terburu – buru menetapkan tersangka kepada Bupati. Sebab kewenangan kepala Daerah juga di atur dalam undang-undang,” bebernya.
Bangunan yang tidak ada IMB dalam undang-undang Bupati punya kewenangan untuk membongkar. Tidak ada yang salah dalam penertiban 5 Juni lalu. Sebab Yasti merupakan Bupati Bolmong yang punya hak untuk menertibkan investor yang tidak taat akan aturan. “Kami Welcome investor, tapi investor yang datang harus dengan adat dan mematuhi aturan Daerah,” tegasnya.
Untuk itu gerakan besok meminta kepada Polda Sulut untuk meninjau kembali status TSK Bupati. “Bupati Yasti adalah simbol dan harga diri Bolmong, jika pemimpin kami di zolimi maka rakyat akan marah,” ujarnya.
Diketahui, gerakan dan aksi ini akang dilakukan di jalur dua kantor Bupati lalu akan bergerak menuju Kantor DPRD Bolmong. Dimana mempertanyakan kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bolmong terkait perkembangan dan kinerja pansus PT Conch, yang dibentuk dua bulan lalu.
Sementara itu, Ketua Pansus PT Conch Yusra Alhabsy mengaku, pekan lalu pansus telah bekerja marathon dengan instansi yang terkait soal proses perizinan. “Kami sudah panggil DPMPTSP, Bappeda dan DLH. Mudah-mudahan Pansus ini akan berjalan dengan baik,” terang Yusra.
Diakuinya, lambatnya kinerja pansus dikarenakan dinamika politik di DPRD yang semakin panas. Tapi pansus ini sudah mulai bekerja. “Masih ada lagi instansi terkait yang akan di undang dan akan diagendakan dalam waktu dekat,” tutur Yusra.
(matt/jumrin)
