Kotamobaguonline.com, SULUT – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Andi Muh Iqbal Arief SH MH, secara resmi membuka kegiatan Sharing Session Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan se-Sulut di lingkungan PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (UIP Sulbagut). Selasa (22/10/2019) di Swissbell Hotel Manado.
Dengan ditandai ketukan palu oleh Kejati Sulut, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asissten Perdata dan Tata Usaha Negara, Jurist Precisely Sitepu SH MH, General Meneger PT.PLN UIP Sulbagut Mimin Insani, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut, Freddy Kolintama, Kepala Bidang Hukum Kanwil BPN Sulut Budi Tarigan, serta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulut, para Pejabat PT.PLN UIP Sulbagut, para Pejabat Kanwil BPN Sulut dan Kasi Datun Kejati Sulut dan Kasi Datun Kejari se-Sulut.
Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief SH MH, dalam sambuntanya mengatakan bahwa, materi yang disajikan dalam kegiatan ini sangat update dan kekinian tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
“Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta aturan pelaksanaannya yang dibawahi langsung oleh Kanwil BPN Provinsi Sulut,” ucap Kejati.
Maka dari itu, dirinya menghimbau agar momentum yang sangat penting dan berguna ini, dapat diikuti secara sungguh-sungguh, untuk dijadikan pedoman sebagai pendampingan JPN Kejaksaan se-Sulut dalam pengadaan tanah dilingkungan PT. PLN (persero) Sulut.
“Sehingga pendampingannya dapat berguna dan bermutu serta tepat sasaran. Agar terhindar dari potensi permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan PT . PLN, sebab pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlau saat ini,” katanya.
Lanjut Kajati, dalam kegiatan ini juga disampaikan persamaan persepsi saat pelaksanaan pengadaan tanah, agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dalam hal ini, Bidang Penindakan hukum Kejati Sulut akan selalu membantu semua instansi baik pemerintah maupun BUMN dan BUMD.
“Untuk itu, saya berharap agar selalu terjalin komunikasi yang transparan bila terjadi kesalahan dalam pembangunan sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Serta diharapkan PT. PLN UIP Sulbagut tidak ragu-ragu untuk menyampaikan persoalan-persoalan hukum yang ada kepada Kejati Sulut,” beber Kejati.
Sementara itu, General Manager PT. PLN UIP Sulbagut, Mimin Insani dalam sambuntanya mengucapkan terima kasih pada pihak Kejati Sulut dan BPN Provinsi Sulut yang selama ini telah bekerjasama dengan baik.
“Terima kasih atas Kerjasama sudah terjalin sejak tahun 2017 dan sampai saat ini tahun 2019. Dalam kurun waktu dua tahun ini, Kejati dan BPN Sulut , sudah melakukan proses pendampingan pengadaan 22 paket PT PLN UIP Sulbagut,” ungkap Mimin.
Kami berharap, Lanjutnya, dalam sharing session ini bisa menambah wawasan kita semua terhadap persoalan-persoalan yang selama ini terjadi dilapangan yang pada umumnya cukup memakan waktu dalam penyelesaiannya.
“Ya, diharapkan ada pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan baru yang akan memudahkan kita semua, dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah dilapangan nantinya, sehingga pembangunan kelistrikan di Provinsi Sulut dapat berjalan lancar dan tepat waktu, karena tujuan pembangunan ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulut, sebab listrik merupakan salah satu insfrastruktur penunjang dalam pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Diketahui, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kanwil BPN Sulut, Freddy Kolintama, tentang mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (Jr/Lana)
