KotamobaguOnline.com Kotamobagu – Pelaksanaan Reses pertama 2019 ini, Anggota DPRD Provinsi Sulut Hanafi Tommy Sako lakukan silaturahmi kebeberapa tempat untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan BMR.
Kalau sebelumnya anggota komisi Satu ini menyambangi beberapa tempat di Kotamobagu, kali ini Hanafi Sako bergeser ke kabupaten Bolmong untuk mendengarkan curhatan warga.
Di Bolmong politisi partai Golkar Sulut ini mendatangi desa Dumara kecamatan Domoga Tenggara, Sabtu (6/4/19) malam. Dari pantauan media ini terlihat ratusan warga hadir dalam Reses tersebut. diantaranya perangkat desa, sejumlah tokoh agama tokoh masyarakat, ibu -ibu dan kaum muda.
Hanafi Tommy Sako saat ditemui mengatakan, kegiatan Reses ini merupakan amanat undang- undang, tidak lain adalah menyerap aspirasi kemudian akan dibawa ke dalam sidang paripurna untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan rencana pembangunan kedepan oleh Pemerintah Provinsi.
Selain itu menurutnya, selama masa reses ini juga, anggota DPRD dapat semakin dekat secara psikologis dengan masyarakat di daerah pemilihannya. “Selama melaksanakan kegiatan reses ini, tentunya anggota dewan ini akan lebih dekat dengan konstituennya,” ujarnya.
Pada setiap kesempatan reses Hanafi Tommy Sako juga menghimbau kepada warga untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan umum pata 17 April mendatang.
Selain itu Ia berpesan kepada warga untuk menjadi pemilih yang cerdas dengan selalu menghindari praktek money politik, atau pemberian apapun, agar demokrasi bisa berjalan dengan baik jujur dan amanah.
” Saat ini sudah ada contohnya akibat ada caleg yang berjanji dan memberikan sesuatu kepada warga akhirnya harus berhadapan dengan hukum dan terancam diskwalifikasi atau dikeluarkan dari daftar caleg termasuk ancaman hukuman kurungan dan denda kasus ini sedang digelar di Pengadilan Negeri ( PN ) Kotamobagu dan ini jelas sangat merugikan kita semua, olehnya Hi Tommy menghimbau semua unsur kepentingan mulai dari aparat pemerintah, pemuka agama tokoh masyarakat kalangan pers harus mengambil bagian untuk penyebaran informasi tentang bahayanya money politik dan politik intimidasi kepada warga karena tidak sesuai dengan undang-undang pimilu dan peraturan ASN dan perangkat desa serta etika moral bangsa,”pungkas Hi Tommy Sako.
