Kotamobaguonline.com KOTAMOBAGU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, melalui Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan Vidio Conference untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Lembaga Adat, Rabu (22/04/2020) kemarin.
Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti usulan sejumlah masyarakat, agar sudah ada suatu peraturan tentang Lembaga Adat di Kota Kotamobagu.
Pembahasan melalui Vidio Conference ini langsung dilakukan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Kotamobagu, Anugerah Begie Chandra Gobel, dengan melibatkan sejumlah unsur baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, pemerhati dan penggiat adat dan budaya di Kota Kotamobagu.
“Agenda ini kami lakukan sebagai tindaklanjut dari usulan masyarakat tentang pembentukan peraturan daerah lembaga adat di Kota Kotamobagu,” kata Begie.
Ia juga mengatakan, pembahasan ini akan dilanjutkan kembali.
“Kita akan lanjutkan karena pembahasan ini belum selesai. Nanti ada agenda berikutnya. Kontennya itu lebih spesifik makanya kami libatkan beberapa orang yang cukup memahami dan memiliki pengetahuan tentang masalah adat ini. Kami juga akan pelajari aturan lembaga adat di tingkat kelurahan dan desa, apakah bentrok atau tidak dengan lembaga adat di tingkat Kota Kotamobagu. Tapi kami akan konsildasikan dulu dan sesuaikan dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 18 Tahun . Walaupun dalam prakteknya saat ini di tingkat Desa dan Kelurahan sudah ada,” ujar Baggie.
Diketahui, hadir dalam pembahasan tersebut, Assisten I Pemkot Kotamobagu, Kepala Dinas Parbud, Badan Kesbang Linmas, Kabag Hukum, Dinas Satpol PP, Camat Kota Utara, Pemerhati dan penggiat adat dan budaya, Chairun Mokoginta, Hasman Bahansubu, Sumitro Tegela dan Jemmy Lantong dari Amabom.
