Kotamobaguonline.com KOTAMOBAGU – Dugaan pungutan liar atau Pungli merebak di perekrutan calon peserta Paskibraka Kota Kotamobagu Tahun 2021. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Anas Tungkagi. Bahkan menurutnya oknum yang diduga selaku panitia rekrutmen Paskibraka yang juga merupakan ASN di Pemkot Kotamobagu ini, telah diundang untuk dimintai keterangan atas informasi tersebut namun hingga dalam pelaksanaan rapat klarifikasi oknum tersebut enggan untuk hadir.
“Saya mendapatkan informasi itu beberapa hari sebelum hari H (pelaksanaan upacara-red) ada salah satu pelatih yang menghadap ke Dispora, beliau sampaikan ke Dispora bahwa ada persoalan yang fatal yakni ada seperti menerima uang (Pungli) dan saya tanya informasi dari mana, terus ia katakan dari salah satu Panitia berinisial RL. Dan di panitia itu mereka 5 orang, terbagi 2 orang ASN dan 3 dari PPI. atas informasi ini saya diperintahkan oleh Ibu Walikota dan Pak Sekda untuk mengundang dua ASN ini untuk dimintai klarifikasinya, akan tetapi hanya satu ASN berinisial RL yang hadir, sementara AT tidak mau hadir,. Dan hasil klarifikasi dengan RL dirinya membenarkan bahwa itu (pungli) terjadi,” terang Anas Tungkagi, Jumat (03/09/2021) siang tadi.
Atas dugaan inilah oleh pihak Dispora Kotamobagu telah melaporkan ASN itu ke pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, untuk dilakukan pemeriksaan.
“Yah, kami sudah melaporkan ke BKPP dan nanti berapa nominal yang diterima itu akan berkembang nanti di BAP pihak BKPP,” ungkapnya.
Kepala Dispora Kotamobagu pun berharap kepada seluruh anggota Paskibraka 2021 yang merasa pernah di mintai sejumlah uang untuk dapat melaporkan hal itu.
“Kami sangat berharap jika masih ada peserta Paskibraka 2021 yang dimintai uang maka hendaknya dapat melaporkan kepada kami,” jelas Anas.
Ia juga menjelaskan bahwa nama-nama para peserta pasukan inti atau yang menduduki jabatan strategi peserta Paskibraka mulai dari pembawa baki pagi hari dan sore hari tidak pernah dilaporkan oleh Panitia ke Dispora.
“Nanti sore hari disaat penurunan bendera baru nama-nama tersebut disodorkan kepada saya, bahkan hanya lewat aplikasi WhatsApp saja, padahal seharusnya sebelum pelaksanaan itu harus dilaporkan secara resmi kepada kami melalui rapat. Ini sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan kepada kami,” ujarnya.
