ADVETORIAL
Kotamobaguonline.com, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jumat (20/11/2020) di Hotel Grand Luley Manado.
Pelaksanaan Bimtek tersebut, berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah.
Kegiatan itu, dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang SIP MM yang mewakili Bupati Dra Hj Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, dan turut dihadiri Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling juga selaku ketua Badan Anggaran (Banggar) Wakil Ketua DPRD Sukron Mamonto, Wakil Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat dan para anggota Banggar DPRD Bolmong lainnya, serta para pimpinan SKPD.

Dalam laporan Kepala BKD Bolmong Rio Lombone menyebutkan jumlah peserta yang ikut berjumlah 108 orang. Mereka terdiri dari Kasubag Program dan operator di masing-masing SKPD. Sedangkan untuk pemateri berasal dari Direktorat Bina Bangsa Kemendagri yang terdiri dari Kasie wilayah I Subdit dukungan teknis Direktorat perencanaan anggaran daerah Kemendagri Yanuar Andriyana Putra, dan Dj Gagat Sidi Wahono Ketua Tim IT SIPD.
Sekda Bolmong Tahlis Gallang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada daerah Kabupaten Bolmong. Dimana, di tengah kesibukan dari 540 daerah di Indonesia, Kabupaten Bolmong paling pertama mengunakan SIPD.

“Tentunya kami berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya,” ucap Tahlis.
Lanjut Tahlis, di tahun 2021 secara serentak seluruh daerah di Indonesia akan menggunakan SIPD.
“Dulunya setiap daerah menggunakan aplikasi yang berbeda-beda, namun, untuk tahun 2021 kita disatukan dalam satu aplikasi yakni SIPD,” jelas Sekda.
Sambungnya, degan adanya aplikasi SIPD ini, Kemendagri bisa memantau secara langsung kegiatan penganggaran di masing-masing daerah. Mulai dari dana transfer ke daerah hingga evaluasi.

“Itulah fungsi dan manfaat aplikasi ini. Karena langsung dipantau kondisi daerah. Bisa menjadi bahan evaluasi, bisa terpantau daerah yang sering melakukan pergeseran. Artinya tidak matang dalam perencanaannya,” beber Tahlis.
Sementara itu, Ketua DPRD Welty Komaling dalam sambutan mengatakan, penyelenggaraan Bimtek ini, perlu kehati-hatian dan tetap menerapkan protokol Covid 19.
“Kita saat ini tengah dalam situasi pandemic Covid-19, maka dengan jumlah peserta yang cukup besar ini, perlu diperhatikan ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Welty. (Jr/Adve)