Beranda Bolmong Ini Penjelasan Kadis Sosial Bolmong, Usai di Demo Ratusan Supir Bentor

Ini Penjelasan Kadis Sosial Bolmong, Usai di Demo Ratusan Supir Bentor

274
0

Kotamobaguonline.com, BOLMONG – Ratusan supir Becak Motor (Bentor) di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mengelar Aksi Damai di depan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Bolmong. Selasa (18/05/2020).

Diketahui, aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Sektor Lolak, dimana dalam aksi itu, para supir bentor menuntut dan mempertanyakan maksud dari pengumpulan KTP dan KK oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker Trans) Bolmong pada beberapa waktu lalu.

“Kami mempertanyakan maksud dari pengumpulan KTP dan KK itu, katanya akan mendapatkan bantuan dari Dinsos Bolmong,” teriak para supir Bentor.

Masa aksi damai para supir bentor pun di sambut baik oleh Kepala Dinas (Kadis) Sosial Bolmong, Abdul Haris Bambela, dimana dalam Aksi tersebut, Kadis yang di damping Kapolsek Lolak meminta perwakilan dari masa Aksi untuk berbicara di dalam ruangan yang telah disiapkan.

Menurut, Kadis Sosial Abdul Haris Bambela, pada beberapa waktu lalu Disnaker Trans Bolmong telah mengumpulkan data KTP dan KK para supir taksi, supir bentor, penjual kue, dan Industri Kecil Menenga yang terdampak Covid-19, untuk mendapatkan bantuan dari Dinsos.

”Ya, semua data KTP dan KK yang dikumpulkan Disnaker Trans memang sudah kami terima. Datanya ada sekitaran 500an jiwa se-Bolmong, data itu masuk setelah refocussing dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 ditetapkan,” ucap Kanda sapaan akrab Kadis Dinsos Bolmong.

Oleh karena itu, Kanda menjelaskan kepada perwakilan masa aksi, bahwa, sebagai penanggung jawab, Dinsos telah mengambil kebijakan, dimana telah mengembalikan data tersebut ke Pemerintah Desa (Pemdes) untuk dikoreksi kembali guna mencegah tumpang tindih para penerima bantuan.

“Kami kembalikan ke Pemdes, karena dalam perhitungan bantuan adalah per Kepala Keluarga (KK) bukan perjiwa, sedangkan data yang masuk kebanyakan per jiwa, ada yang dalam satu KK tersebut sampai dua tiga nama,” jelasnya.

Selain itu juga, dirinya menjelaskan, di setiap Desa ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di Anggarkan melalui Dana Desa (DD), bukan tidak mungkin diantara mereka sudah ada yang termasuk dalam penerima BLT tersebut.

“Mungkin juga diantara mereka, sudah ada yang masuk dalam daftar penerima bantuan PKH, BPNT, APBD dan BLT APBN. Sehingga jika data tersebut kami berikan bantuan tentu akan sangat tumpang tindih,” ujarnya.

Tambahnya, kebijakan mengembalikan data tersebut ke Pemdes bertujuan agar tidak ada penerima ganda, sehingga nantinya lebih banyak lagi masyarakat yang tidak mampu dapat tersentuh dengan bantuan tersebut.

“Saya yakin jika semua jenis bantuan sudah terealisasi, maka semua masyarakat yang tidak mampu dapat bisa tersentuh, namun sampai saat ini, semua desa belum mencairkan dan menyalurkan BLT DD, sementara untuk BST yang bersumber dari APBN juga masih dalam tahap persiapan administrasi pencairan oleh kantor pos,” bebernya.

Sambungnya, setelah mendengarkan penjelasan secara umum tersebut, para perwakilan masa aksi akhirnya bisa mengerti bahwa ini hanya masalah miskomunikasi saja.

“Akhirnya mereka bisa memahami lalu membubarkan diri. Intinya dalam pemahaman tersebut mereka siap menunggu semua proses penyaluran bantuan itu,” tuturnya. (Jr)

Artikulli paraprakSangadi Tobongon Jelaskan Mekanisme Penyaluran BST Sesuai Data Kemensos
Artikulli tjetërASN dan THL Pemkot Dilarang Mengadakan Open House Saat Idul Fitri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.