Kotamobaguonline.com, MANADO – 45 Anggota DPRD Provinsi Sulut turun ke Dapil masing – masing melaksanakan Masa Reses III tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 30 November – 07 Desember 2018.
Diantaranya Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Dapil Kota Manado, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut Dapil Minahasa – Tomohon dan Anggota DPRD Sulut Dapil Bolaang Mongondow Raya, Ainun Talibo dan Muslimah Mongilong.
Kegiatan Reses III tahun 2018 Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw, SE, Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado dilaksanakan, Minggu (02/12/2018) pukul 16.00 Wita, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado.
Dalam kesempatan itu, mewakili masyarakat setempat, Hendrik Tompun mengeluhkan terkait Lansia. “Biasanya ada lansia yang pensiunan dan ada yang tidak bekerja, kadang-kadang pemerintah hanya kasih bantuan kepada yang tidak bekerja. Orang yang sudah pensiun juga sangat prihatin, karena biar sudah pensiun punya tanggungan terhadap anak cucu mereka. Jadi, kami mohon kepada pemerintah agar bantuan untuk lansia bisa merata,” idamnya.
Menanggapi hal tersebut, Andrei Angouw mengatakan yang ia tau di APBD tahun 2018 sudah tidak ada bantuan untuk Lansia, karena banyak yang komplain tidak merata.
“Sekarang Pemerintah Provinsi (Pemprov) membantu Panti Jompo, supaya kalau ada Lansia yang tidak mampu, kami bisa rawat di Panti Jompo tersebut,” ujar Ketua DPRD Sulut.
Anggota Legislatif yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD, Wenny Lumentut menjalankan tugas Resesnya di Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kolongan.
Reses dihadiri ribuan masyarakat desa setempat (1048 nama sesia absen).
Adapun keluhan – keluhan warga adalah:
- Pupuk dan Bibit jagung yang mahal dan sangat susah di dapat.
“Saya tunggu di DPRD buat proposal jika tidak terealisasi, saya bantu pakai Dana pribadi.” ujar Wenny.
- Minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang membunuh warung-warung kecil
“Saya akan menyurat dan berkoordinasi ke Wali Kota Tomohon agar kiranya, Jika boleh setiap 1 kelurahan satu saja, karena kalau tidak ada sama sekali, kota kelihatan sepi,” jelas Ketua DPD Partai Gerindra.
- Masalah makanan dengan bahan pengawet yang beredar.
“Untuk ini saya akan menghubungi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) untuk mengecek atau melakukan sidak di pasar dan toko toko dan pedagang,” tegas Lumentut.
- Pelebaran ruas jalan Manado Tomohon yang belum ada hasilnya.
“Masalah ini sejak 2014, anggarannya sudah tertata tetapi terhalang pembebasan lahan. Untuk itu kami segera berkoordinasi dengan Walikota dan Bupati terkait pembebasan lahan, jika sudah selesai maka jalan yang sangat sibuk ini segera lancar jaya,” tutur WL sapaan akrabnya.
- Harga kopra yang anjlok dan bagaimna kebijakan Pemerintah mengatasi masalah penting ini.
“Terkait itu, kami sedang bekerja bersama Gubernur Sulut bagaimana mencari solusi meningkatkan harga kopra, Presiden Joko Widodo juga sudah merespon kebijakan minyak nabati,sawit,dan kelapa yang otomatis harga kopra pasti akan naik,” pungkasnya.
Anggota DPRD Provinsi Sulut, Ainun Talibo melakasanakan reses di tiga titik, Desa Tombulang Pantai, Desa Dengi dan Desa Duini Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Aspirasi – aspirasi masyarakat setempat seperti:
- Meminta Alat untuk pertanian seperti Hand tractor.
- Nelayan meminta alat penangkapan ikan (pajeko) dan alat pengering ikan teri.
- Pengamanan dilaut karena masih banyak terjadi pengeboman ikan
Perbaikan drainase untuk jalan trans, karena rata – rata rumah penduduk sudah berada di bawah jalan, kalau hujan datang sering kebanjiran. - Aspirasi untuk Kabupaten, seperti akses jalan ke perkebunan, alat bantu untuk PAUD, alat pembuatan kue dan alat cathring untuk ibu – ibu PKK serta,
- Meminta bantuan untuk pembangunan Masjid.
Menanggapi itu, Ainun Talibo mengatakan akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas – Dinas terkait.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Muslimah Mongilong, Dapil Bolaang Mongondow Raya mengadakan Reses di tiga titik, yaitu di Desa Toruakat, Desa Domisil dan Desa Kosio.
Masyarakat setempat meminta bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dan mengeluhkan masalah infrastruktur jalan disetiap lorong di desa tersebut.
Menjawab pertanyaan itu, Muslimah Mongilong mengatakan boleh di ajukan, cuma step by step, mengetahui Sangadi dan Camat baru boleh ke Provinsi bawa proposal. Dan untuk masalah jalan, itu merupakan kewenangan Kabupaten.
advertorial
