Kotamobaguonline.com, SULUT – Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo, dan Wenny Lumentut.
Turut hadir Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, Forkopimda, Anggota DPRD Sulut, Sekprov, Kepala BIN, Kepala Perwakilan BPKP, Rektor Unsrat, Perwakilan BI, Pimpinan OJK, Kepala BNN, Kepala Bakamla, Pejabat Eselon II dan III dan IV Jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, serta Insan Pers.
Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey, SE mengatakan ini Pergantian Antar Waktu (PAW) yang fenomenal, dari Pak Pendeta diganti Pak Haji. Inilah Sulut, Sulut yang kita kenal dengan toleransinya yang sangat tinggi.
“Saya berharap Pak Dunggio bisa memberikan aspirasi-aspirasi yang baru bagi pemerintah dalam usaha kita bersama karena tujuan kita para Anggota DPRD, para pejabat eksekutif hanya satu bagaimana kita mensejahterahkan masyarakat.” ujar Gubernur.
Yang perlu diketahui, Arifin Pusi Dunggio berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Usai memimpin paripurna, Ketua DPRD Provinsi Sulut didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Stevanus Vreeke Runtu dan Marthen Manopo dan Anggota DPRD Provinsi Sulut, Boy Tumiwa dan Edison Masengi menerima rombongan mahasiswa Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Kerukunan Mahasiswa (Kemah) Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) yang membawa aspirasi penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pasal 69 dan pasal 70 yang sementara dibahas DPR-RI yang rencananya juga mengatur tentang Sekolah Minggu dan Katekisasi menuai penolakan banyak elemen masyarakat.
Andrei Angouw mewakili DPRD Sulut menyambut baik aspirasi masyarakat termasuk Kema KGPM yang peduli pada kebebasan beragama.
“Karena kebebasan beragama sudah diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, sudah harga mati! Aspirasi adik-adik mahasiswa kami terima untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat.” tutup Andrei Angouw.
kifly/advetorial
