Beranda Berita Utama Biro Pemerintahan dan Humas Provinsi Sulut Gelar Rapat E-LPPD Berbasis Android

Biro Pemerintahan dan Humas Provinsi Sulut Gelar Rapat E-LPPD Berbasis Android

209
0
Biro Pemerintahan dan Humas Provinsi Sulut Gelar Rapat E-LPPD Berbasis Android

Kotamobaguonline.com, SULUT – Sesuai pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur .

Untuk Bupati/Walikota, yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, yakni disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Terkait hal tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Provinsi Sulut, DR. Jemmy Kumendong, M.Si melakukan rapat sekaligus diskusi dengan konsultan dan tim efektif untuk mengembangkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Elektronik (E-LPPD) Berbasis Android di Ruang Kerja Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Kantor Gubernur, Kamis (27/09/2018).

Kumendong yang sementara mengikuti Diklat PIM 2 di BPSDM Bali menyampaikan bahwa selama ini LPPD disusun secara manual dan sering berdampak pada terjadinya kesalahan pengisian data (human error) mengingat banyaknya jumlah data yang harus di masukkan, adanya mutasi/rotasi pegawai khususnya penyusun LPPD di tingkat SKPD, dan memakan waktu panjang dalam pengisian LPPD.

“Dengan adanya Program inovasi E-LPPD ini akan menjadi jawaban terhadap kendala atau masalah yang sering muncul dalam penyusunan LPPD. Dengan menggunakan E-LPPD ini dapat mempermudah penyusun dalam pengisian format Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD serta bisa mempersingkat waktu, dan bisa langsung dapat di koreksi,” ujarnya.

Ditambahkannya, melalui program ini akan dapat mempermudah Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi kontrol internal terhadap kinerja SKPD melalui aplikasi berbasis android.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka Kumendong menganggap pengembangan E-LPPD berbasis Android ini layak untuk dijadikan proyek perubahan dalam keikutsertaannya dalam Diklat PIM 2 di Bali.

“Tentunya tujuan akhirnya bukan hanya penyelesaian tugas sebagai peserta Diklat PIM 2, tetapi juga secara luas dapat diaplikasikan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Adapun dari pihak konsultan atau vendor yang akan mengelola aplikasi ini menyatakan optimis untuk menyelesaikan aplikasi ini tepat waktu walau aplikasi ini masih tergolong baru di lingkungan pemerintah daerah dan mempunyai kerumitan tersendiri dalam pengembangan aplikasinya.

victor

Artikulli paraprakSoal Laka Lantas Iringan Rombongan Bupati Bolmut, Khris Nani Minta Media Hindari Isu Hoax
Artikulli tjetërPengadaan Lampu Taman Kota Diusulkan di APBD Perubahan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.