Kotamobaguonline.com, BOLMONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Senin (27/08/2017), melaksanakan Rapat Kordinasi (Rakor) terkait evaluasi Dana Desa (Dandes) Tahun Anggaran 2017-2018, di Kantor DPMD Bolmong.
Rakor digelar bersama Kepala Inspektorar Bolmong, Rio Lombone, Pemdamping Dandes dan Tenaga Ahli Kabupaten Bolmong, Pendamping Dandes Kecamatan dan Desa serta para Kepala-Kepala Desa yang ada di Bolmong.
Dari penuturan Kepala DPMD, Ahmad Yani Damopolii, sebagai pemeteri, bahwa pelaksanana Rakor ini terkait evaluasi administrasi dan temuan inspektorat dalam pengunaaa Anggaran Dandes tahun 2017 dan tahun 2018.
“Ya, ditahun 2017 ada beberapa Desa yang salah memasukan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) terkait pengelolahan Dandes, sehingga terjadilah temuan, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus di bayarkan dan selesaikan sampai batas waktu yang telah di tentukan yakni tanggal 15 Semtember tahun 2018 ini,” tutur Damopolii.
Lanjutnya, pembuatan SPJ harus sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
“Jadi nantiya pembuatan SPJ Jangan samapai melewati harga yang sudah di tentukan dalam Perbup tersebut, dan kalau bisa sesuai pengunaan Anggaran dengan harga lokal, agar anggaran Dandes ini bisa lebih banyak mamfaatnya,” jelas Damopolii.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone, berang dikarenakan ada 18 Kepala Desa atau Sangadi yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Rapat ini sangat penting karena dari data yang ada di Inspektorat Bolmong, ada 61 Desa Zona Merah dan 34 desa zona kuning dalam Pengelolahan Keuangan Desa Tahun 2017, ini harus segera di selesaikan sebelum batas waktu yang sudah di tentukan,” tegasnya.
jumrin potabuga
