Kotamobaguonline.com, BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Komisi III, Senin (23/07/2018) kemarin, menggelar rapat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) beberapa Dinas terkait, salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong.
Pada rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Bolmong, Abdul Kadir Mangkat, mempertanyakan terkait ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang (RSUDB) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Bolmong.
“Untuk ketersediaan obat-obatan sudah sampai dimana. Karena ini merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan sangat fatal jika obat-obat tersebut tidak ada,” ungkap AKM singkatan nama Wakil Ketua DPRD Bolmong.
Selain itu, AKM pula mempertanyakan ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya Dokter di seluruh Puskesmas serta mempertanyakan kinerja para Kepala Puskesmas (Kapus).
“Setiap Puskesmas harus ada Dokter, dan setiap Kapus harus kerja maksimal prioritaskan kelamatan pasien” tegasnya.
Menanggapi hal itu Kepala Dinkes Bolmong, Dr Sahara Albugis, mengatakan, ketersedian obat di RSUDB dan Puskesma itu dikarenakan ada keterlambatan dari pihak ketiga.
“Faktor utamanya adalah pihak ketiga mereka terlambat menjawab permintaan kami,” ujar Albugis.
Lanjutnya, untuk saat ini Bolmong memiliki 18 Puskesmas karena ada ketambahan puskesmas baru yakni Puskesmas Konarom. Sedangkan untuk kinerja Kapus semuanya sudah bertugas baik.
“Semua Kapus sudah berikan yang terbaik, meski belum maksimal. Untuk tenaga Dokter masih sangat dibutuhkan, karena ada puskesmas rawat inap yang harusnya terisi dua tenaga Dokter. Selain itu, kami juga masih membutuhkan tenaga Farmasi, Apoteker dan Tenaga Analis,” bebernya
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Tonny Tumbelaka menjelaskan agar supaya ada ketertarikan Dokter di Bolmong, maka solusinya diberikan kenaikan gaji.
“Gaji Dokter PTT harus dinaikkan. Tahun depan kami akan mengusulkan gaji Dokter sebesar 12,5 Juta Rupiah perbulan. Ini juga yang menjadi kendala belum terakreditasinya semua puskesmas di Bolmong karena minimnya tenaga kesehatan,” tutur Tumbelaka.
Diketahui, selain Komisi III, pada waktu yang bersamaan pula dua komisi yang ada di DPRD Bolmong menggelar rapat LPJ tahun 2017 dengan instansi terkait yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.
(jumrin potabuga)
