Beranda Berita Utama Sekda Jelaskan Kenapa Bolmong Dapat Opini TMP

Sekda Jelaskan Kenapa Bolmong Dapat Opini TMP

261
0
Sekda Jelaskan Kenapa Bolmong Dapat Opini TMP
Bupati, Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, saat menerima opini TMP dari BPK RI Perwakilan Sulut

Kotamobaguonline.com, BOLMONG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Di Manado Senin (04/06/2018) kemarin.

Menurut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang, permasalahan utama yg mengganjal Pemkab Bolmong sehingga mendapat opini TMP, adalah nilai total aset yg tidak diyakini kewajarannya. Hal ini didapatkan BPK setelah Simda Barang Milik Daerah (BMD) dibuka dan dibaca, terdapat dua nominal nilai aset yg berbeda, nilai pertama sebesar kurang lebih Rp. 800 M sama dengan yang terdapat di Neraca LKPD Tahun 2017, sedangkan nominal nilai aset yang kedua lebih kecil.

“Fatalnya yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset setiap tahunnya, sejak dari tahun 2012 justru bukan nilai aset yang ada dalam neraca LKPD, tapi nilai aset kedua yaitu yg lebih kecil. Pembacaan simda BMD inipun harus dilakukan di Kantor Pusat BPK RI di Jakarta, karena simda tesebut tidak dapat di buka di kantor BPK RI Perwakilan Sulut. Akibat perbedaan nilai aset inilah sehingga BPK menyatakan tidak meyakini kewajaran nilai aset tersebut,” jelas sekda.

Sementara itu, saat pembacaan opini TMP di kantor perwakilan BPK RI manado. Kepala BKP RI Perwakilan Provinsi Sulut, Tangga Muliaman Purba, memberikan apresiasi atas upaya penataan aset yg signifikan dari pemda Bolmong, namun upaya tersebut terkendala dengan penginputan di Simda BMD saat manajemen aset beberapa tahun yang lalu.

“Dilihat dari jumlah temuan yang ada khususnya terkait dengan kepatuhan hanya terdapat beberapa temuan yang berkonsekwensi terhadap pengembalian kerugian daerah, itupun melibatkan pihak ketiga dan bersifat administrasi seperti, denda keterlambatan yg belum ditagih, jaminan pelaksanaan yg belum dicairkan, kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan,” jelas Tangga.

(jumrin potabuga)

Artikulli paraprakWagub: Bolmut inspirasi Torang Samua Ciptaan Tuhan
Artikulli tjetërPemkab Bolmong Gelar Rapat Tindak Lanjut LHP

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.