Kotamobaguonline.com, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melaksanakan Audiensi di beberapa Kecamatan yang ada di Bolmong, yakni Kecamatan Dumoga, Kecamatan Lolayan dan Kecamatan Passi Timur.
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Bupati Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow menyampaikan, beberapa program dan kegiatan Pemkab Bolmong yang bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat serta memperkenalkan sistem Aplikasi E-Planning kepada masyarakat dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
“Semua usulan masyarakat dalam musrembang kecamatan itu merupakan kewenangan Pemdah Bolmong, untuk di input dan di masukan ke Aplikasi E-Planning pada saat pelaksanaan musrembang Kabupaten nanti, dan akan di sesuaikan dengan Visi dan Misi Pemdah Bolmong saat ini,” ungkap Bupati.
Lanjut bupati, pemkab bolmong akan memperhatikan skala yang di prioritaskan tahun ini (2018), dan jika ada yg belum di prioritaskan maka jangan berkecil hati, karena nantinya itu akan diakomodir pada tahun 2019 atau pada tahun-tahun berikutnya.
“Ya, sehingga seluruh program pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun akan terakomodir dan akan selesai pada akhir periode nanti,” jelas bupati.
Selain itu, Bupati juga mengigatkan kepada seluru Kepala Desa, untuk segera menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dimana ada beberapa Desa yang masih terdapat pajak tungakkan atau piutang yang harus di bayarkan di tahun 2018 ini.
“Untuk pengelolahan keuangan di desa, diharapkan harus mengunakan aplikasi Siskeudes. Serta tungakkan pajak beberapa desa di tahun 2017 harus segera di lunasi karena tidak lama lagi Surat Penetapan Pajak Terhutang (SPPT) di tahun 2018 akan segera di terbitkan,” tegasnya.
Dalam kegiatan audiensi tersebut, Bupati juga menyerahkan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 kepada masyarakat yang ada di Desa Pusian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolmong. Penyerahan ini sebagai bentuk dasar bukti kepemilikan yang sah serta dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atau pemengang sertifikat tersebut.
“Saya mengucapkan selamat kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat dan uacapan terimakasih kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolmong karena sudah membantu penyerahan sertifikat ini,” tuturnya.
Dalam penyerahan sertifikat ini, bupati juga mengigatkan jika ada tanah milik pemerintah atau lahan eks HGU yang telah disertifikatkan oleh masyarakat, itu dibatalkan karena akan berdampak pada konsekuensi hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala BPN bolmong.
“Ini akan berdampak pada jalur hukum jika tanah tersebut milik pemerintah, maka saya mengigatkan kepada seluru kepala desa agar tidak mendaftatkan tanah yang diusulkan oleh masyarakat, jika tanah itu berstatus milik pemerintah,” harapnya.
Sambung bupati, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah harus berkerja sama agar mudah memperoleh data yang diperlukan apabila terjadi sengketa atas tanah milik pemerintah atau lahan eks HGU.
“Program PTSL adalah progran yang tertib administrasi pertanahan. Maka dari itu saya berharap kepada masyarakat yang menerima program ini agar dapat di simpan dengan sebaik-baiknya dan digunakan untuk hal-hal yang positif saja. Saya juga memintah kepada kepala BPN agar dapat menginventarisir masyarakat yang belum memiliki sertifikat, untuk dipersiapkan sebagai calon penerima Program PTSL pada tahun berikutnya,” tutup bupati.
Turut hadir dala kegiatan audiensi ini, Sektetaris Daerah (Sekda) bolmong, Danramil, Babinsa, Frokopimda, Seluruh Kepala Dinas dan Badan, para Camat, Sangadi, tokoh agama, 7serta ribuan masyarakat.
(advertorial)
