Kotamobaguonline.com, BOLMONG — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ada dilingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab), Bolmong agar tidak terlibat dalam partai politik atau berpihak pada salah satu pasangan calon pada pilkada.
Sebagai mana yang dikatakan Ketua Panwaslu Bolmong, Zakaria Pangkerego, Selasa (16/01/2018), jangan sampai ada ASN yang terlibat dalam politik partai, karena hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Imbauan ini tidak hanya untuk ASN tapi juga untuk Pegawai Negri Sipil (PNS), TNI, POLRI serta kepada seluruh perangkat Desa atau Kelurahan. Sesuai UU. Nomor 7 thn 2017, UU. No. 53 thn 2014, UU No. 6 Tentang Desa dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 17 Desember 2017, Perihal pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019,” ungkap Pangkerego.
Lanjutnya, Surat ini di tujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Jika seandainya terjadi pelanggaran pada tahapan pemilu dan pemilukada maka akan ditindak tegas sebagaimana regulasi yang ada,” bebernya.
Sambungnya, terkait dengan hal itu. Panwaslu Bolmong juga mengingatkan agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik apalagi yang sifatnya menguntungkan atau merugikan pada salah satu pasangan calon.
“Mengigat ada dua daerah pemekaran Bolmong yg akan menghadapi Pilkada pada tahun 2018 ini. harapan kami jangan ikut serta apalagi memperkeruh suasana tahapan Pilkada di Bolmut dan Kota Kotamobagu,” tuturnya.
(Jumrin potabuga)
