Beranda Berita Utama Diduga Kades Pinonobatuan Barat Pungut Biaya Prona

Diduga Kades Pinonobatuan Barat Pungut Biaya Prona

252
0
Diduga Kades Pinonobatuan Barat Pungut Biaya Prona

Kotamobaguonline.com, BOLMONG — Warga Desa Pinonobatuan Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengeluhkan adanya dugaan pungutan dari Pemerintah Desa, terkait pembuatan sertifikat tanah dari Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Hal ini terungkap ketika satua diantara warga Desa Pinonobatuan Barat, Robby Jalilu, mengatakan, saat itu dirinya mendapatkan informasi bahwa pembuatan sertifikat prona ini dalam aturan jelas tidak dipungut biaya (Gratis).

“Namun saya heran, sangadi (Kepala Desa, red) memintakan uang sebesar Rp850 ribu. Katanya si Kades, uang tersebut untuk pengurusan sebidang tanah, sebesar Rp 600 ribu dan untuk pembuatan sertifikat Rp250 ribu. Belum lagi untuk ongkos ukur serta uang materai. Karena saya mengurus dua bidang tanah, jadi total uang sebesar Rp 1.700.000,” beber Robby, Rabu (01/11/2017).

Tambahnya, uang yang dia setor tersebut sudah sejak tahun 2016 silam, namun tanahnya baru diukur beberapa hari lalu.

“Beberapa waktu lalu saya ke Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), kata Kepala BPN, ada uang atau tidak petugas pasti tetap akan turun untuk mengukur tanah, karena itu sudah kewajiban mereka,” ungkapnya. Lanjutnya, belum lama ini BPN datang di desa dan melakukan sosialisasi. “Nah dari sosialisasi itu saya dan warga lain akhirnya mengetahui jika pengurusan sertifikat prona itu gratis atau tidak dipungut biaya,” ujarnya.

“Ya, Saya sudah terlanjur bayar dari tahun lalu, waktu itu juga saya menyetor tanpa ada kwitansi dari sangadi, saya hanya berikan begitu saja.”

Menurutnya, banyak yang diterima oleh oknum kepala desa, karena ada 120 bidang tanah yang mengurus sertifikat tersebut, setoran warga itu bervariasi ada yang Rp 600.000,- dan ada juga Rp850.000,- serta Rp1.000.000.

“Setelah diketahui dari hasil sosialisasi bahwa pegurusan sertifikat prona itu gratis. Sebagian warga langsung mendatagi kepala desa dan uang mereka telah dikembalikan oleh kepala desa tersebut. Saya belum minta, tapi saya mau uang saya kembali,” akunya.

Saat diwawancarai beberapa warga, mereka mengatakan dan menjelaskan hal yang sama dan mereka protes ke kepala desa terkait uang sertifikat tersebut, karena nilainya tidak sedikit.

Sementara itu, saat dikonfirmasi ke Kades Pinonobatuan Barat, Relly Palandeng, mengatakan kepada kotamobaguonline.com, dirinya membenarkan hal tersebut, bahwa ia berani memungut biaya untuk pembuatan sertifikat, karena itu bukan sertifikat prona, melainkan sertifikat biasa.

“Saya sudah tiga kali mengurus dan membuat sertifikat seperti ini, maka saya tidak takun untuk memintah uang kepada masyarakat desa,” jelas Relly.

Lanjut Relly, dalam Peraturan Desa (Perdes) ada biaya ukur yaitu Rp 300.000,’ per bidang, dan uang lainnya untuk biaya administrasi.

“Kalau pihak agraria datang saya mau bayar pake apa. Begitu juga biaya bagi para pengukur, belum lagi saya harus bolak-balik. Kan ini butuh biaya. Namun jika pengurusan sertifikat prona, saya tidak berani meminta biaya sepeserpun, karena itu gratis biayanya,” tutur Relly.

(jumrin potabuga)

 

Artikulli paraprakDPRD Bolmut Marathon Bahas Ranperda APBD-P 2017
Artikulli tjetërKarang Taruna Gogagoman Bentuk Pengurus Baru

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.