Kotamobaguonline.com, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), mendukung adanya pembangunan terminal khusus, bagi PT Conch, perusahaan cemen yang berada di Desa Solog, Kecamatan Lolak.
Olehnya pemerintah Kabupaten Bolmong, melalu Asiten Administrasi Umum, Ir I Wayan Gede, meminta pihak perusahaan, perlu memperhatikan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi maupun secara teknis.
“Payung hukumnya berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2014, tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri,” ungkap Wayan, Kamis (02/03/2017).
Dalam rapat kerja tersebut, Bupti Bolmomng diwakili oleh Asisten Adminstrasi Umum, I Wayan Gede, menyampaikan bagi instansi terkait dalam hal ini, Dinas Perhubungan, Bappeda serta pihak PT Conch, selaku investor, untuk tidak mengabaikan aturan main yang berlaku.
Hadir pada kegiatan tersebut, forkopimca kecamatan Lolak, Bolaang dan Bolaang Timur, serta sangadi Solog, Labuan UKI dan lurah inobonto juga lsm dan Syabandar Pelabuhan Labuang Uki.
Dalam agenda ini Wayan Gede, mengharapkan kepada seluruh instansi terkait dapat memfasilitasi pihak investor dalam hal kelengkapan dokumen penunjang. “Kiranya pihak investor dapat melengkapi segala bentuk dokumen persyaratan sebagai dasar pelaksanaan sebelum proyek tersebut berjalan. karena kelengkapan dokumen adalah hal mutlak dalam setiap melakukan kegiatan,” pintahnya.
Selain itu kata Wayan, menyangkut terminal khusus Jalur Laut, merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat umum dan perusahaan perorangan untuk keperluan bongkar muat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan juga merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
“Dari dulu hingga sekarang fungsi dari terminal khusus masih dibutuhkan untuk membantu mobilitas barang baik import maupon ekspor dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah setempat khususnya di Kabupaten Bolmong,” tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bolmong, Hj Ramlah Mokodongan SE MSi, pada prinsipnya, menambahkan pemerintah daerah sangat membutuhkan investor untuk menanamkam modal.
“Namun pemerintah mengharapkan untuk tidak mengkesampingkan prosedur administrasi sebelum perusahaan tersebut melakukan operasional,” kata Ramlah.
(jumrin potabuga)
