Kotamobaguonlin.com, KOTAMOBAGU – Upaya Walikota Kota Kotamobagu (KK), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), untuk mewujudkan daerah ini sebagai kota tanpa Pungli ternyata masih jauh dari harapan. Pasalnya, masih ada pelayanan kepada masyarakat yang masih memungut biaya.
Seperti yang terjadi di Kantor Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, pada saat masyarakat mengurus Surat Izin Pindah Sementara (SIPS), di kenakkan biaya.
“Waktu saya mengurus Izin Pindah Sementara, untuk keperluan adik ipar untuk menikah di Manado, pihak staf Kelurahan, meminta biaya sebesar Rp75.000,-. Waktu itu, saya mengurus 2 (dua) surat izin dan harus membayar Rp150.000,” beber sumber seraya meminta namanya tak dipublish.
Lanjutnya, karena itu mungkin telah menjadi ketentuan di Kelurahan. “Dan sebagai masyarakat yang patuh dengan aturan, maka saya membayarnya,” tambah sumber.
Sekretaris Lurah Gogagoman, Effendi Hassan SE, ketika dikonfirmasi, Rabu (15/03/2017), membantah tak ada pungutan, dan pemberian itu adalah salah satu partisipasi atau swadaya dari masyarakat.
“Biasanya kalau masyarakat mengurus Surat Pindah kami mintakan partisipasi dengan ikhlas, bisa dengan uang ataupun kursi, yang nantinya akan di gunakan masyarakat sendiri di saat mereka membuat hajatan,” aku Effendi.
Terpisah Asisten I Pemerintah Kota Kotamobagu, Hi Nasrun Gilalom, kepada media ini mengatakan, pengurusan surat-surat oleh masyarakat, sekarang sudah serba gratis.
“Masalah ini, akan menjadi bahan evaluasi kami, nanti akan koordinasi dengan pihak Kelurahan terkait. Sekarang era terbuka, kalau ada aturan yang mengatur mengapa tidak kita sampaikan, kalau tidak ada dasar hukumnya jangan diminta,” tegas Gilalom.
(Kifly Koto)
