kotamobaguonline.com, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu (KK) melalui Badan Perencanaan Pembangundan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bappeda, Rabu (30/11/2016).
Rapat tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Ir Gulimat Mokoginta. selaku nara sumber dalam rakor tersebut adalah Senita S Kotambunan SE ME, Kepala Seksi Usaha Bidang Kependudukan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, dan dihadiri oleh sejumlah ASN dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot KK.
Rakor ini bertujuan untuk melaksanakan Visi Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa, sehingga peningkatan di sektor-sektor jasa adalah salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan seperti pemberdayaan UMKM industri Kecil Menengah.
Kepala Bappeda KK, Sofyan Mokoginta, pada kesempatannya mengatakan, Pemerintah daerah telah membentuk tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan penanggungjawabnya dalaha Walikota Ir Hj Tatong Bara, bekerjasama dengan Bappeda dan instansi-instansi terkait.
Menurutnya, dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pihaknya secara rutin membuat rakor dengan Instansi-Instansi terkait sehingga capaian-capaian yang telah dicapai terkait dengan penanggulangan kemiskinan bisa diketahui apabila ada kendala di lapangan.
“Kami telah memiliki data 14 kriteria miskin yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap kecamatan yang ada di Kotamobagu, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi dan eliminasi kemabali berdasarkan data situasi dan kondisi yang ada di lapangan,” kata Sofyan.
Senita S Kotambunan SE ME, mengatakan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memberikan beberapa strategi dalam menekan angka kemiskinan masyarakat Kotamobagu, walaupun Kotamobagu masih tergolong jauh dalam angka kemiskinan baik ditingkatan Nasional maupun Provinsi.
“Melalui strategi-strategi penanggulangan kemiskinan ini diharapkan angka kemiskinan di kotamobagu bisa berkurang, sehingga pemenuhan indikator pembangunan daerah yang telah di targetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai tahun 2018 bisa tercapai,” tutur Senita.
(Kifly Koto)
