Kotamobagu Online, BOLMONG – Tim Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI, melalui Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Rabu (16/11/2016), mengutus 7 orang untuk meninjau lokasi pembangunan Badar Udara (Bandara) yang disiapkan Pemkab Bolmong, di Desa Lalow Kecamatan Lolak. Dan hasilnya tim menilai lahan bandara Bolmong sangat layak untuk dilakukan pembangunan serta pengembangan bandara.
Tim berjumlah tujuh orang tersebut, disambut Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bolmong, Adrianus Nixon Watung SH, didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Bolmong, Drs Eka Putra Utama Korompot MSi, Asisten I Drs Christovel Tito Kamasaan MM, Kepala Bapeda DR Ir Hj Ramlah Mokodongan MSi, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Imran Nantuju SP MM, Kepala Inspektorat Abdul Latif SE, Kabid Asset DPPKAD Stevan Tandayu, dan sejumlah pejabat lainnya serta staf di Dishubkominfo Bolmong, mengelar ramah tama di Rumah Dinas (Rudis) Bupati.
Usai ramah tama, tim dari Kemenhub RI, langsung turun meninjau lokasi seluas kurang lebih 350 meter persegi, didampigi langsung Pjs Bupati Adrianus Nixon Watung SH bersama jajaranya.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati, Adrianus Nixon Watung SH berharap, kehadiran tim dari Kemnhub RI untuk meninjau lokasi pembangunan Bandara di Bolmong ini, dapat membawah agin segar kepastian pembangunan Bandara.
“Mudah-mudahan, tahun depan (2017, red) pembangunan bandara dapat terwujud,” harapnya.
Kepala Dishubkominfo Bolmong, Drs Eka Putra Utama Korompot MSi mengatakan, pihaknya akan selalu mengawal semua proses serta memenuhi persyaratan agar Bandara di Bolmong ini dapat terwujud.
Sementara itu, usai meninjau dan berkeliling lokasi yang disiapkan Pemkab Bolmong untuk pembangunan Bandara, Ketua tim Kemenhub RI, Freddy Wijaya, mengatakan, lahan yang disiapkan sangat cocok untuk pembangunan Badara.
“Intinya lahan yang disipkan untuk di pembangunan bandara layak,” kata Freddy.
Saat disingung kapan pembangunan Bandara dilaksanakan, Freddy Wijaya kembali mengatakan, jika tidak ada aral melintang, tahun depan dapat dilaksanakan.
“Semua prosedur harus dipenuhi, dan walaupun lahan sudah ada namun anggaran tidak ada berarti tidak dapat dilaksanakan, mudah-mudahan, tahun depan dapat dilaksanakan namun anggarannya secara bertahap dari APBN dan kemungkinan Rp 60 miliar untuk tahap pertama ini,” tuturnya.
(jumrin potabuga)
