BOLTIM, KC – Tingkat penyerapan anggaran tahun 2016, dilingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (02/11/2016), dievaluasi melalui rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup), Drs Rusdi Gumalangit, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Hi M Assagaf.
Evaluasi serapan anggaran tersebut, dilakukan terkait capain kerja melalui program di masing-masing satuan kerja sekaligus dalam rangka persiapan distribusi logistik pemilihan Sangadi (Kepala Desa) di 63 desa, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Boltim.
Wakil Bupati, Rusdi Gumalangit, dihadapan seluruh pimpinan SKPD, menegaskan agar semua kepala satuan kerja memacu program kegiatan berupa pembangunan fisik mengingat waktu yang sudah mendekati akhir tahun.
“Saya minta pimpinan SKPD, untuk memacu program kegiatan. Karena waktu yang tersisa untuk penyelesaian pekerjaan ditahun anggaran 2016 ini, tinggal 1,5 bulan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Muhammad Assagaf, menambahkan, rata-rata serapan anggaran baru mencapai angka kisaran 58,67% dan dikhawatirkan pekerjaan nanti selesai pada akhir tahun.
“Tentunya berimbas pada keterlambatan pengiriman laporan realisasi ke pusat sehingga anggaran tidak masuk ke RKUD,” ungkap Assagaf.
Ia pun meminta kepada pimpinan SKPD, untuk selalu mengawasi pihak ketiga terkait penyelesaian pekerjaan. “Kepada kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran, agar mengawasi dengan ketat, terutama pihak rekanan dalam mempercepat progres pekerjaan fisik terutama yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujarnya.
Sementara itu, terkait penyaluran logistik untuk sejumlah desa yang akan melaksanakan pemilihan Sangadi, di tegaskan Wakil Bupati, agar setiap satuan kerja bertanggung jawab atas penyaluran kotak suara, kartu suara dan bilik suara ke desa binaan masing-masing. “Logistik akan disalurkan ke desa-desa pada hari Minggu (06/11/2016), mulai pukul 10.00 Wita. Dan dalam penyaluran logistik satuan kerja bina desa harus mendampingi panitia pilsang tingkat desa,” tutupnya.
(ismi santri mamonto)
