Kotamobaguonline.com – KOTAMOBAGU – Juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG), Herdi Korompot SE, saat pemandangan fraksi dalam sidang Paripurna Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu (KK), Kamis (24/11/2016), terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, tak melibatkan sebagian anggota Badan Anggaran (Banggar).
“Kami menilai ada beberapa anggota DPRD KK yang notabenenya adalah anggota Banggar tidak dilibatkan dalam pembahasan Nota Kesepakatan KUA-PPAS,” kata Herdi, yang juga Ketua FPG, seraya mengklarafikasi kepada wartawan.
Dia menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan kewajiban bagi setiap anggota banggar, hak-hak dari anggota banggar adalah bersama-sama melakukukan pembahasan KUA-PPAS. “Kami sangat menyesali karena dalam proses pembahasan hak-hak kami dari Fraksi Partai Golkar tidak dihargai. Dalam proses pembahasan kami tidak dilibatkan sehingga terkesan pembahasan KUA-PPAS sangat tertutup dan ini ada apa,” kesal Herdi. “Saya salah satu anggota banggar dan sampai hari ini, kami tidak bisa memaparkan berapa besaran angka. Karena kami dari FPG, tidak dilibatkan dalam proses pembahasan KUA-PPAS.”
Ketua DPRD KK, Hi Ahmad Sabir SE, menanggapi pernyataan Herdi Korompot, bahwa tahapan atau agenda setiap pembahasan pada intinya telah diketahui oleh seluruh anggota DPRD, termasuk anggota Banggar. “Agenda pembahasan telah dibahas bersama di Badan Musyawarah (Banmus), jadi semua anggota sudah mengetahuinya,” terang Sabir.
(kifly koto)
