BOLTIM, KC – Pengadaan pakaian dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), tahun anggaran 2016 ini, sebesar Rp170 juta, bagi 82 honorer dan 12 Aparatur Sipil Negara, kini menjadi bidikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, Meyke Mamahit, pihaknya memastikan masalah pengadaan pakaian dinas di kantor Satpol-PP, sejak triwulan I dan triwulan II, instansinya telah meminta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) terkait pengadaan itu ke Kepala Satpol-PP, namun sampai saat ini juga belum diberikan.
“Sejak pekan kemarin, kami sudah meminta SP2D dan LPj-nya, namun yang bersangkutan tak mau memberikan, bahkan jawaban dari Kasat Pol-PP, masing menunggu pelaksanaannya yang hingga kini belum selesai. Yang menjadi permasalahannya soal pengadaan pakaian dinas Satpol-PP, akan diperiksa BPK,” tegas Mamahit, Senin (07/11/2016).
Kepala SatPol-PP Boltim, Ruslan Djarangkala saat dikonfirmasi terkait hal ini menjelaskan, sampai saat ini memang baru sebagian pakaian dinas yang terselesaikan, dari total 82 honorer dan 12 ASN dengan total anggaran Rp. 170 Juta.
“Saya sudah lakukan konfirmasi ke pihak ke tiga terkait keterlambatan pekerjaan ini, namun mereka terkendala masalah tenaga kerja yang kurang. Saya lupa nama pihak ketiga itu, nomor telfonnya juga lupa,” aku Djarangkala.
(tr-01)
