KOTAMOBAGU, KC – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu (KK), Jusran Mokolanot SAg MSi, Kamis (20/10/2016), menilai petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kotamobagu, terkesan tidak profesional. Petugasnya perlu dievaluasi jika perlu diganti saja.
“Begitu banyak keluhan warga tentang pelayanan BPJS. mulai dari lamanya pengurusan kartu peserta BPJS, kerja sama dengan pihak rumah sakit, terutama masalah pengadaan obat-obatan, yang sering kali kehabisan stok alias tak ada. Ini menandakan ketidak profesionalnya para petugasnya,” tegas Jusran Mokolanot, yang juga Ketua DPC PKB Kota Kotamobagu.
Lanjutnya, terlebih lagi petugas BPJS yang ditempatkan di rumah sakit, terkadang tidak sepenuh hati bekerja dalam tugas pelayanannya. “Ini harus diberi kritikan,” singkatnya.
Bahkan kata Mokolanot, Case (Kasus) yang ditemuinya Kamis siang tadi, kenyataannya khusus kecelakaan terdapat pengecualian dalam pelayanan BPJS.
Terlebih lagi menyangkut hal ini, tak dilakukan sosialisasi bahkan sama sekali selembarpun surat pemberitahuan di loket BPJS rumah sakit, kentaanya tak ada.
“Ini menimbulkan kebingungan dan ketidak tahuan warga, yang mana untuk kecelakaan ganda, bukan lagi tanggungan BPJS. Tapi merupakan tanggungan pihak asuransi Jasa Raharja, pengecualian kecelakaan tunggal,” tuturnya.
Terlebih lagi dengan respon petugas Jasa Raharja, terkesan tidak cepat. Dan semakin menempatkan warga pada posisi tidak berdaya kecuali hanya menunggu dan menunggu.
Bahkan Mokolanot pun berupaya menelpon sampai mengunjungi ke rumah sakit untuk meminta MoU nya, selaku dia, kapasitas anggota DPRD, kepada petugas BPJS. “Justru petugasnya pergi meninggalkan dengan alasan tidak jelas pula. Ini menunjukan sikap yang tidak profesional dan lari dari tanggungjawab, selaku petugas BPJS,” tuturnya.
Ditambahkannya, menurut info yang diperoleh dari satu diantara Dokter. Mokolanot pun mendesak BPJS, harus mengevaluasi petugas itu. “Harus diingat bahwa dana BPJS, itu berasal dari masyarakat, termasuk warga Kota Kotamobagu. sehingga sikap prefesionalitas petugas serta pelayanan maksimal harus didahulukan. karena itu sudah tupoksi tanggungjawab dan resiko kerja, apalagi jika gaji juga dari dana warga. Demikian halnya dengan Jasa Raharja,” tegasnya.
Perlu diingat tambah Mokolanot, bahwa warga punya hak untuk mendapatkan informasi dan juga punya hak bertanya. “Pantas jika DPR RI minta BPJS di audit. Saya pikir BPJS di daerah juga perlu diaudit baik pendanaan maupun kinerjanya,” ungkap Mokolanot, sebagaimana dirilis lewat postingan di akun grup Facebook pribadinya.
Diketahui, upaya konfirmasi kepada pihak BPJS Kotamobagu dan Asuransi Jasa Raharja Kotamobagu, belum berhasil.
(kifly koto)
