BOLMUT – Menuyusl adanya indikasi penyimpangan keuangan negara, pada proyek pembangunan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) di Tanjung Sidupa, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongodow Utara (Bolmut), sebesar Rp1,6 miliar lebih bersumber dari APBN, menjadi bidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Proyek yang dikerjakan oleh dikerjakan oleh CV WSI, terkesan ada yang tidak dilaksanakan bagian pekerjaannya.
Menurut Kepala Kejari Bolmut, Dwianto Prihartono SH MH, kepada sejumlah wartawan, pihak intelejennya telah melakukan pengembangan penyelidikan dilapangan, guna pengumpulan bahan keterangan seputar pekerjaan proyek berbanderol Rp1,6 miliar lebih ini.
“Kami sedang dalami kasus ini, dan sekarang memasuki tahapan penyidikan, dimana ada beberapa indikasi penyimpagan uang negara. Dan kami menduga ada unsur tindak pidana koropsi pada proyek tersebut,” beber Dwianto Prihartono, Selasa (06/09/2016).
Dijelaskannya, pihak Kejari Bolmut, telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, diantaranya, direktur CV WSI, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Untuk sementara baru 5 orang saksi diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Percayakan kepada instutusi kami untuk bekerja dalam mendalami kasus ini dugaan penyimpangan uang negara ini. Dan sudah tentu bila proses pemberkasannya telah rampung, kami akan umumkan ke publik siapa tersangkanya,” ungkap Kajari.
Lanjutnya, pada kasus proyek pembangunan PPI tahap I, akan menggunakan saksi ahli, kemudian melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
(Yahya Toliu)
