BOLMONG – Arus dukungan Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), terkesan pecah dua.
Pasalnya, meski DPP PAN menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati Yasti S Mokoagow dan Wakil Bupati (Wabup) Yanny Ronny Tuuk (Y2), tapi kenyataan dilapangan tak demikian.
Disatu sisi dari ditingkatan DPW Sulut hingga ke DPD PAN Bolmong, mendukung Paslon Bupati, Hi Salihi B Mokodongan dan Wabup, Jefry Tumelap (SBM-JiTu).
Sebagaimana dibuktikan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN, Bara Krishna Hasibuan, turut mendampingi pendaftaran Paslon Y2, di KPU Bolmong, Kamis (22/09/2016) lalu, yang diusung PDIP, PKB, PKS Nasdem dan PAN.
Sementara itu, Jumat (23/09/2016), nampak Wasekjen DPP PAN Deddy Dolot dan Ketua DPW PAN Sehan S Landjar, bersama pengurus DPD se Sulut, turut mendampingi Paslon SBM-JiTU, saat mendaftar di KPU Bolmong.
Wasekjen DPP PAN Deddy Dolot, kepada sejumlah wartawan, mengatakan baik itu Yasti Mokoagow maupun Salihi Mokodongan, keduanya adalah kader sejati PAN. Meski demikian kata Dedol, DPP mempersilahkan semua kader PAN, memilih diantara dua calon yang ada.
“Soal ada di pihak mana, yang pasti tidak akan ada sanksi. Sebab yang bertarung dalam Pilkda sebagai calon Bolmong adalah kader PAN,” kata Deddy Dolot.
Sekretaris DPW PAN Sulut, Felmi Peleng, mengatakan, biarah SK ada di Y2, namun kader PAN dukung SBM-JiTu. “Kertasnya saja berada kepada Y2, tapi dukungan kader ke SBM-JiTu,” tutur Peleng.
Ketua DPW PAN Sulut, Sehan S Landjar, menegaskan semua kader PAN Sulut, dan Bolmong pada umumnya wajib memenangkan SBM-JiTu. “Saya telah melakukan konsulatasi ke Ketum DPP PAN Zulkifly Hasan, dan tidak ada sanksi. Biarlah SK dukungan berada kepada saudaraku Yasti S Mokoagow, tapi secara politik saya bersama pengurus DPW dan jajaran DPD PAN se Sulut, itu berada di pihak SBM-JiTU,” ucap Sehan.
Sementara Waketum DPP PAN, Bara K Hasibuan, saat mendapingi pasangan Y2, menegaskan dukungan yang syah sebagaimana rekomendasi DPP yang dituangkan dalam bentuk SK, itu harus dihormati.
“Ini keputusan yang dikeluarkan DPP untuk memberikan SK kepada pasangan Y2, jadi apa yang telah diambil DPP harus dijalankan dan dihormati oleh kader,” ungkap Bara.
(matt nasaru)
