KotamobaguOnline.com, JAKARTA – Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, menilai Ketidakhadiran, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), semakin menunjukkan bahwa mantan bupati Belitung Timur ini adalah seorang yang tidak konsisten dan pembohong.
Pasalnya, hingga penutupan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perorangan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 ditutup pada Minggu (07/08/2016), tanpa kehadiran incumbent Ahok, di kantor KPUD Jakarta.
Hal itu dikatakan Lieus Sungkharisma, ketika ditanya wartawan usai acara nonton bareng film dokumenter tentang “Kedok Palsu Revitalisasi” bersama Rizal Ramli di Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (13/8/2016).
Seperti diketahui, dari jalur perseorangan hanya ada pasangan Ichsanuddin Noorsy-Ahmad Daryoko yang mendaftarkan diri.
Menurut Lieus, ia tahu Ahok memang sudah menyatakan akan maju dari jalur partai politik.
“Tapi ingat, sebelum itu dia sudah berkoar-koar untuk maju dari jalur perseorangan melalui pengumpulan 1 juta KTP yang katanya sudah berhasil dikumpulkannya melalui Teman Ahok. Ada dugaan KTP yang dikumpulkan teman Ahok itu sebenarnya KTP bodong,” ujar Lieus.
Kini, kata Lieus, kita tinggal menunggu apakah Ahok akan mendaftar sebagai calon gubernur bersama wakilnya melalui jalur partai politik.
“Saya khawatir, jangan-jangan Ahok pun tidak jadi maju dari jalur Parpol dengan alasan yang dicari-cari. Sebab, setelah pintu dari jalur perseorangan ditutup, kini dukungan melalui jalur Parpol pun mulai meragukan. Pasalnya Ahok sudah tak punya lagi bargaining position,” tuturnya.
Tanpa bargaining position yang kuat, terang dia, apakah Ahok bisa menolak Cagub dari partai politik pengusung. Dan kalau Ahok menolak, siapa yang menjamin parpol pengusung itu tidak akan menarik dukungannya.
Gelagat ke arah sana, tambah Lieus, sudah mulai terlihat. Misalnya dengan ngototnya Ahok melalui para pendukungnya mendesak Megawati, untuk menerimanya sebagai Cagub DKI dari PDI Perjuangan.
Kini, kata Lieus, posisi Ahok justru di ujung tanduk. Dan Itulah kondisi yang mendasari mengapa Ahok mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait cuti kampanye untuk incumbent.(tps/int)
