KotamobaguOnline.com —Walikota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, Rabu (2/3), lakukan pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) RI, Prof. DR. Yohana Susana Yembise, dalam rangka pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Kotamobagu.
Pada pertemuan itu, Walikota Kotamobagu memaparkan berbagai perkembangan Kota Kotamobagu, khususnya yang berkaitan dengan Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Kotamobagu.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah hal yang sangat penting, dan kami sebagai pemerintah daerah sedang berupaya agar dapat membangun sarana dan fasilitas yang cukup memadai untuk menjadi sentra pelayanan pengaduan masyarakat,” ujar Walikota.
Lebih lanjut dikatakan, saat ini sudah banyak yang dilakukan pemerintah Kota Kotamobagu terutama kegiatan yang berkaitan dengan program Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti kampanye He for She, yang merupakan kampanye pertama diwilayah Sulawesi Utara, serta dalam rangka menjadikan Kota Kotamobagu sebagai Kota Layak Anak diwilayah Provinsi Sulawesi Utara.
“Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga sangat sejalan dengan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Kotamobagu yakni Keadilan dan Kesetaraan Gender,” terang Walikota.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMD PP dan KB) Kotamobagu, Siti Rafiqah Bora, yang turut mendampingi Walikota Kotamobagu menambahkan bahwa, Menteri PP dan PA RI, memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Kotamobagu, terkait dengan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Kita mendapatkan apresiasi dari Menteri PP dan PA RI, Pada pertemuan tersebut juga diserahkan proposal pengembangan program P2TP2A diwilayah Kota Kotamobagu dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja Menteri PP dan PA RI tersebut, juga dihadiri Staf Ahli Menteri dan Direktur Bidang Perencanaan dan Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA Republik Indonesia. (*)
