KOTAMOBAGU ONLINE – Perusahaan-perusahaan yang kerap merusak lingkungan dalam menjalankan bisnisnya, dipastikan akan sulit memperoleh kredit dari perbankan. Delapan bank dengan penguasaan pasar yang lumayan besar, setidaknya sudah berkomitmen menjalankan green banking.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad menuturkan, perbankan siap menyeleksi setiap korporasi yang mengajukan kredit pinjaman. Indikator seleksi dengan diterapkannya prinsip risiko dan mitigasi kerusakan lingkungan dan sosial.
“Jadi, ke depannya perusahaan yang merusak lingkungan jangan harap bisa dibiayai. Bank juga harus hati-hati kalau memberikan kredit kepada perusahaan yang mencemari lingkungan, nanti kualitas kreditnya bisa langsung jelek,” kata Muliaman di Jakarta, Senin (23/11).
Ke depannya, perusahaan yang mengajukan kredit minimal harus sudah memiliki dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). Hal ini seperti yang tercantum dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan. OJK juga akan memberikan panduan agar pengusaha dapat meningkatkan fungsi intermediasi ke sektor-sektor ekonomi prospektif seperti infrastruktur, manufaktur, pertanian dan UMKM. Namun, itu semua juga tetap mempertahankan prinsip keuangan berkelanjutan.
“Jadi, perusahaan juga harus pandai mengelola aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam keputusan bisnisnya,” ujarnya.
Saat ini, OJK sudah merangkul delapan bank untuk menjadi perintis industri keuangan berkelanjutan, yakni Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB dan Bank Artha Graha Internasional. Menurutnya, ini merupakan kemajuan setelah diluncurkannya Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan pada 5 Desember 2014.
“Langkah besar yang diambil delapan bank yang mewakili 46 persen aset perbankan nasional ini diharapkan mendorong bank, serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya, mengikuti jejak bank-bank tersebut untuk mulai menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Muliaman.
Bagi LJK, baik perbankan, pasar modal, maupun IKNB terus melakukan inovasi produk dan layanananya selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun pembangunan. Langkah dari delapan bank itu diharapkan juga akan mendorong bank dan LJK lain untuk melakukan hal yang sama. LJK yang diharapkan adalah bank lain, Industri Keuangan Nonbank (IKNB) dan perusahaan di pasar modal.
Untuk tahap awal, OJK bersama WWF Indonesia menjadikan kelapa sawit sebagai proyek percontohan untuk pembiayaan ramah lingkungan. Proyek percontohan ini bertujuan mendukung penyiapan kompetensi bank mencapai target sasaran, dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2014-2019. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan organisasi dalam mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keputusan bisnisnya. Itu termasuk kemampuan meningkatkan porsi pembiayaan berkelanjutan.
Deputi Direktur Arsitektur Perbankan Indonesia OJK, Edi Setijawan, menambahkan kelapa sawit dipilih sebagai proyek percontohan lantaran komoditas tersebut seringkali diproduksi dengan cara merusak lingkungan. Dalam proyek tersebut, OJK dan WWF bakal mendampingi kedelapan bank tersebut dalam melakukan pembiayaan berkelanjutan.
“Sektor kelapa sawit dipilih untuk dipelajari lebih dalam karena sektor ini sering diasosiasikan dengan isu lingkungan,” katanya. “Bank dapat mengambil peran dalam memperbaiki profil industri kelapa sawit agar komoditas ini dapat terus menjadi andalan ekonomi nasional.”
Proyek percontohan ini akan berjalan selama 1,5 tahun. Dimulai pada Januari 2016 nanti. CEO WWF Indonesia Efransjah mengatakan, proyek percontohan tersebut bakal mendorong bisnis perbankan berkelanjutan.
“Green Bond”
Selain soal kredit hijau, OJK juga mendorong pertumbuhan obligasi hijau (green bond). Data OJK menyebutkan pasat obligasi hijaun hingga tahun 2015 mencapai US$ 65,5 miliar. Jumlah tersebut meningkat empat kali lipat dibanding 2013.
“Pasar green bond secara global terus berkembang, Jika pada 2013 jumlah green bond yang di-issue senilai US$ 11 miliar, sampai pertengahan 2015 outstanding green bond global senilai US$ 65,5 miliar,” kata Muliaman.
Ia melihat perkembangan ini sebagai peluang dan pihaknya mendorong perusahaan untuk menerbitkan green bond atau mengambil sukuk hijau (green sukuk). Hal ini sebagai bagian dari program sektor keuangan yang berkelanjutan (sustainable finance), untuk solusi mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
“Green bond itu akan jadi satu peluang. Tentu saja berapa yang diterbitkan tergantung pemerintah dan bisnis. Prinsipnya, mendorong implementasi untuk sustainable issue ini,” ucapnya.
Hanya saja, ia mengaku tidak akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan keuangan yang melakukan tersebut. “Tidak ada insentif khusus yang diberikan. Konsen ini muncul karena kami ingin tingkatkan budaya pro lingkungan. Berapa target yang ingin dicapai juga belum bisa kita sampaikan sekarang,” tuturnya.
Terkait green sukuk, ia juga mengatakan roadmap keuangan berkelanjutan dapat menjadi sarana LJK perbankan, pasar modal, dan IKNB untuk terus melakukan inovasi produk. (*)
