kotamobaguonline.com BOLMONG – Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), siap menjalankan moratorium Ujian Nasional (UN).
Kepala Diknas Pemkab Bolmong, Drs Olii Mokodongan, Kamis (08/12/2016), mengatakan, pihaknya siap menjalankan perintah tersebut jika sudah ada instruksi pemerintah pusat. “Kita di daerah tentu siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat termasuk soal rencana moratorium UN untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang diwacanakan akan diterapkan 2017 mendatang,” tutur Olii.
Olii menjelaskan, untuk pelaksanaan UN tingkat SD dan SMP tahun ini pihaknya amengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta dengan rincian untuk pelaksanaan UN SD sebesar Rp200 juta dan SMP sebesar Rp300 juta. “Untuk UN SMA sendiri dibiayai Dikanas Provinsi Sulut,” urainya.
Pada dasarnya kata Olli, pihaknya menyesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. “Kalau dilaksanakan UN kami siap, tidak dilaksanakan pun kami juga siap. Namun, kebijakan itu akan dilaksanakan setelah turun instruksi atau surat edaran. Kami masih menunggu surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud),” ujarnya.
Saat ini, hasil pengkajian terkait moratorium UN oleh Kemendikbud sudah diserahkan kepada presiden. Jika mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun 2017.
Adapun pertimbangan moratorium UN di antaranya karena kualitas sekolah yang belum merata. Selain itu pelaksanaan UN yang menyedot anggaran pendapatan belanja negara (APBN) hingga Rp500 miliar per-tahun juga menjadi salah satu alasan moratorium. Kemendibud berpendapat, biaya untuk pelaksanaan UN lebih baik digunakan untuk mengawasi dan membimbing 70 persen sekolah yang masih di bawah standar serta merevitalisasi sekolah.
(jumrin potabuga)
